Beranda > Umum > Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata Kelola Pemerintahan Desa

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Pemerintahan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU no 22 th 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU no 32 tah 2004 menggantikan  dua undang-undang lama yaitu UU No 5 th 1974 dan UU No 5 Th 1979.  Dalam hal ini asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah .

Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab itu diberikan kepada daerah kabupaten dan kota, tidak kepada propinsi. Walaupun kedudukan propinsi masih tetap sebagai daerah otonom, namun jumlah kewenangannya berkurang. Demikian juga kewenangan dari DPRD, yang memperoleh hak untuk memilih Bupati/walikota (dan juga gubernur) tanpa pengaruh pemerintah Pusat. Kewenangan DPRD sebagai wakil rakyat juga didukung dengan aturan bahwa Bupati/walikota (dan Gubernur) sekarang bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada presiden.

Kewenangan yang serupa juga diberikan kepada desa, antara lain disebutkan bahwa

“Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai  Pemerintahan Desa adalah : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya sebagai perwujudan demokrasi , di desa dibentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. BPD ini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada BPD”

Selanjutnya dalam pasal 101 UU no 22/1999 disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa diantanya : memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, memimpin perekonomian desa. Pengertian memimpin dan membina sebenarnya lebih luas, otonomi desa menjadi sesuatu yang mutlak adanya di dalam melaksanakan fungsi/tugas memimpin dan membina masyarakat desa.

Pasal 94 UU no 22/1999 menegaskan adanya perubahan mendasar pengertian Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa) dan BPD – lihat juga pasal 202 UU no 32/2004. Pada Pasal 104 UU no 22/1999 dan pasal 209 dan 210 UU no 32/2004 diuraikan bahwa BPD berfungsi : mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa (terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, tidak lagi bertanggungjawab kepada pemerintah di atasnya (camat dan Bupati), tetapi Pemerintahan Desa hanya perlu melakukan koordinasi dan konsultasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Berikut ini diuraikan lebih lanjut 5 aspek pengaturan tentang otonomi desa berdasarkan UU no 22/1999

  1. Badan Perwakilan Desa

UU No. 22/1999 menyebutkan bahawa BPD sebagai Badan Perwakilan yang kemudian berubah dengan UU No. 32 Tahun 2005 dan PP No. 72 Tahun 2005 menjadi “ Badan Permusyawaratan Desa “ merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi Mitra Pemerintah Desa. Satu hal penting adalah BPD sebagai perwujudan perwakilan masyarakat akan efektif bila BPD benar – benar dapat menampung dan membawa aspirasi masyarakat desa.

BPD diharapkan berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendorong upaya pemberdayaan masyarakat desa. BPD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa bukan dimaksudkan untuk merongrong dan mengintervensi kewenangan Pemerintah Desa tetapi justru untuk dapat mendukung terwujudnya transparansi dan keadilan melalui sistem pengawasan dan keseimbangan dalam Pemerintah Desa.

  1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari apa yang disebut Pemerintahan Desa. Berarti hubungan pemerintahan desa dengan BPD tidak merupakan hubungan atas bawah, tetapi merupakan lembaga mitra yang berkedudukan sejajar dan dalam beberapa hal mempunyai tugas bersama, khususnya dalam membuat Peraturan Desa dan penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes).

Selanjutnya mengenai desa pada “ Pemerintahan Desa” tetap memiliki keleluasaan kepada masyarakat untuk menggunakan nama lain sesuai kondisi sosial budaya, adat istiadat dan asal-usul desa.

  1. Lembaga-lembaga lain

Pembentukan lembaga-lembaga di tingkat desa, didasarkan atas inisiatif dan kebutuhan masyarakat desa, seperti pembentukan PKK, kelompok dasa wisma , Karang taruna, LKMD, dan lain-lain. Pada era otonomi daerah pembentukan dan keberadaan lembaga lainnya (selain pemerintah desa dan BPD) di desa tidak lagi diatur oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada satu keharusan bagi desa untuk membentuk dan mempertahankan lembaga-lembaga yang ada di desa yang tidak diperlukan masyarakat, dan berhak untuk membentuk lembaga-lembaga lainnya yang betul-betul diperlukan atas inisiatif masyarakat setempat.

  1. Kerjasama antar desa

Desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lain untuk kepentingan desa dalam berbagai hal seperti kegiatan Pembangunan Desa, keamanan desa, pemanfaatan sumber daya alam, pemasaran hasil bumi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kerjasama antar desa dapat dilakukan oleh desa-desa secara langsung dan hanya perlu diberitahukan kepada camat.

  1. Keuangan Desa

Keungan Desa terdiri dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan sumber-sumber pendapatan desa. Pada tingkat desa diperoleh dari 5 sumber ;

Sumber-sumber keuangan desa

1.  Pendapatan Asli Desa

  • Hasil Usaha Desa
  • Hasil kekayaan desa
  • Hasil swadaya dan partisipasi
  • Hasil gotong royong
  • Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

2. Bantuan dari pemerintahan Kabupaten

  • Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
  • Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan kabupaten

3. Bantuan dari pemerintah Pusat dan Propinsi

4. Sumbangan dari pihak ketiga

5. Pinjaman desa

Kategori:Umum
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: