Beranda > Tentang > Kebijakan Pokok

Kebijakan Pokok

Pemerintah menyadari masih terjadi kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dari masih  besarnya angka kemiskinan  dan  pengangguran.  Oleh karena itu pemerintah mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan dimaksud, dengan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8,2% dan tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,1% sampai dengan tahun 2009. Untuk mewujudkannya membutuhkan kerja keras Pemerintah  dengan  dukungan  seluruh  pemangku  kepentingan (stakeholder).

Upaya yang dilakukan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan adalah meningkatkan alokasi anggaran belanja untuk penanggulangan kemiskinan secara signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 2006 antara lain menyatakan bahwa:
“… Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kualitas pertumbuhan yang menyentuh langsung perbaikan nasib rakyat miskin. Kita harus memastikan agar pertumbuhan ekonomi yang kita kejar, dapat menjamin terjadinya pengurangan kemiskinan”.

”…Sebab itulah, Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi, dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Upaya ini dijabarkan dalam bentuk program khusus, berupa perluasan dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi di daerah pedesaan dan perkotaan”.

Oleh karena itu Pemerintah melanjutkan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan baik. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menjadi program yang akan dilanjutkan dalam tahun-tahun yang akan datang, karena pertama, program ini menjawab persoalan mendasar dari masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin (mengatasi masalah pengangguran) dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin (penanggulangan kemiskinan). Jenis kegiatan yang dipilih oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan prasarana sosial dasar yang diharapkan  memberikan dampak multiplier yang lebih besar terhadap penurunan biaya transaksi serta alokasi langsung yang lebih besar pada manfaat yang dinikmati masyarakat miskin.

Kedua, hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya.  Penghematan dari program rata-rata mencapai 56%, artinya proyek yang dibangun dengan program ini berhasil menekan biaya sebesar 56% dibandingkan dengan program serupa yang dibangun oleh pemerintah.

Ketiga, dari hasil penelitian independen, program ini berhasil mewujudkan model perencanaan dari bawah atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif, sehingga mendekatkan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan nasional. Oleh karena itu, PPK akan berlanjut menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM yang merupakan kelanjutan PPK disebut sebagai PNPM-PPK, dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayakan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana yang digunakan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Secara umum, visi PNPM-PPK adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatan kemampuan akses sumberdaya dan sumberdana mandiri. Mandiri berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, misi  PNPM-PPK adalah mengentaskan kemiskinan melalui: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengoptimalan fungsi dan peran  pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi.

Tujuan khususnya meliputi:

  • Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
  • Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
  • Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan;
  • Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
  • Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

Prinsip PNPM-PPK adalah  nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan  yang akan diambil dalam pelaksanaan  rangkaian kegiatan PNPM-PPK.  Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM-PPK. Prinsip PNPM-PPK meliputi:

  • Keberpihakan kepada Orang miskin
  • Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang miskin untuk  ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan PNPM-PPK baik di desa maupun antar desa, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

  • Transparansi
  • Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah masyarakat dan pelaku PNPM-PPK yang berdomisili di kecamatan/desa lokasi PNPM-PPK harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan PNPM-PPK serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

  • Partisipasi
  • Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat miskin berperan  secara aktif   dalam setiap tahapan PNPM-PPK, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana maupun barangnya.

  • Kompetisi Sehat
  • Pengertian prinsip kompetisi sehat adalah memilih sesuatu yang menjadi priorititas dengan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya yang tersedia. Setiap pengambilan keputusan di desa maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata.

  • Desentralisasi
  • Pengertian prinsip desentralisasi adalah masyarakat  memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola PNPM-PPK secara mandiri dan partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar.

  • Akuntabilitas
  • Pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan kegiatan PNPM-PPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketantuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

  • Keberlanjutan
  • Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Sumber dana  berasal dari : (i) APBN (ii) Cost sharing  pemerintah daerah (iii) partisipasi dunia usaha; dan (iv) swadaya masyarakat.

Ketentuan tentang alokasi dana PNPM-PPK adalah sbb:

  • Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Bappenas dan Departemen Keuangan menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi;
  • Alokasi dana PNPM-PPK dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten.

Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari KPKN dan/ atau Kas Daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM sebagai berikut:

  • Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
  • Penyaluran dana cost sharing yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melaui mekanisme APBD dan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
  • Dana cost sharing yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
  • Besaran dana cost sharing dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut:

  • Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan antara UPK dengan TPK
  • TPK menyiapkan rencana penggunaan dana sesuai kebutuhannya dilampiri dengan dokumen-dokumen proposal usulan kegiatan.
  • Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan laporan penggunaan dana sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

Untuk membiayai kebutuhan operasional kegiatan TPK/desa dan UPK pada prinsipnya bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan  dana dari PNPM-PPK. Dana operasional UPK sebesar maksimal 2% (dua persen)  dari dana bantuan PNPM-PPK yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional desa / TPK maksimal 3% (tiga persen)  dari dana PNPM-PPK yang dialokasikan untuk desa yang bersangkutan.

Ketentuan dasar PNPM-PPK merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan  kegiatan PNPM-PPK, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengawasan. Ketentuan dasar PNPM-PPK dimaksudkan untuk mencapai tujuan PNPM-PPK secara lebih terarah. Ketentuan  dasar PNPM-PPK meliputi :

1. Desa Berpartisipasi

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM-PPK berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan PNPM-PPK. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM-PPK, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM-PPK.

2.  Swadaya Masyarakat dan Desa

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap PNPM-PPK. Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan PNPM-PPK. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material  pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan.

3. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana bantuan langsung  masyarakat (BLM), diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria; (1) lebih bermanfaat bagi RTM; (2) berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan; (3) bisa dikerjakan oleh masyarakat; (4) didukung oleh sumber daya yang ada; (5) memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan.

Jenis-jenis  kegiatan yang dibiayai melalui BLM  PNPM-PPK  dikategorikan sebagai berikut :

  • Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
  • Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan informal).
  • Kegiatan peningkatan ketrampilan kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
  • Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan.

Jenis kegiatan yang tidak boleh dibiayai melalui PNPM-PPK adalah sebagai berikut:

  • Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik
  • Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah
  • Pembiayaan gaji pegawai negeri
  • Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja
  • Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas  perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut.
  • Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan/ terumbu karang
  • Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.

Untuk memanfaatkan dana BLM, setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan dimana tiap usulan terdiri atas 1 (satu) jenis kegiatan/paket  kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.
Tiga usulan dimaksud adalah:

  • Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
  • Usulan kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Secara umum alokasi dana  untuk kegiatan ini sampai dengan 25 % .
  • Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan ketrampilan kelompok UEP.
  • Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus sesuai dengan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.

Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM-PPK mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok perempuan dan keikutsertaan wakil-wakil perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam PNPM-PPK. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM-PPK,
Sanksi dapat berupa :

  • Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
  • Sanksi hukum, yaitu sanksi yang  diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
  • Sanksi program adalah pemberhentian bantuan PNPM-PPK apabila kecamatan dan desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM-PPK dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip PNPM-PPK, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak bisa dimanfaatkan.  Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal menuju pengembangan kemandirian, maka :

  • Di setiap desa  dibentuk : Kader Desa, Kader Teknis, Tim Penulis Usulan (TPU), dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK),
  • Di tingkat kecamatan dibentuk: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Tim Verifikasi, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK dan Pendamping Lokal.
  • Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan Perwakilan desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan diantaranya meliputi: penyusunan peraturan desa, pengawasan  terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah dan perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif.
  • Dilakukan usaha untuk sertifikasi kapasitas kelembagaan PPK tingkat desa dan kecamatan.

Masyarakat dan pemerintahan lokal  dalam melaksanakan PNPM-PPK mendapatkan pendampingan dari fasilitator dan konsultan. Peran pendampingan ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat  dan pemerintahan lokal dalam mengelola pembangunan secara mandiri di wilayahnya. Fasilitator dan konsultan yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal adalah sebagai berikut:

  • Di setiap kecamatan  disediakan Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT)
  • Di setiap kabupaten disediakan  Konsultan Manajemen Kabupaten dan Konsultan Manajemen Teknik
  • Di wilayah regional (beberapa kabupaten) disediakan Pendamping UPK
Kategori:Tentang
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: