Arsip

Archive for the ‘Umum’ Category

MENGGAMBAR WAJAH DENGAN ANGKA

Desember 20, 2010 Tinggalkan komentar

Peralatan :

1. selembar kertas

2. spidol

3.  plano

Langkah – langkah :

1. gambarlah wajah dengan angka di atas kertas dengan cara : angka 3 untuk telinga, angka 0 untuk mata, + untuk hidung, = untuk mulut dan 6 untuk bentuk wajah.

2. mintalah satu orang peserta untuk keluar dari forum.

3. tunjukkan gambar yang ada di kertas kepada peserta forum dengan tanpa diketahui oleh peserta yang sudah ditunjuk untuk keluar.

4. mintalah para peserta untuk mengingat-ingat gambar tadi sebelum kemudian gambar tadi disimpan.

5. mintalah peserta yang sudah ditunjuk untuk masuk kembali ke forum.

6. forum memandu peserta yang ditunjuk tadi untuk menggambarkan apa yang telah dilihat di atas papan plano.

7. jika dapat digambarkan dengan sempurna, berarti komunikasi peserta berjalan dengan baik.

8. selamat mencoba.

Kategori:Umum

Permainan: TITI NAMA SAYA, INI BUAYA

Desember 17, 2010 Tinggalkan komentar

uploaded by: hafis.muaddab@gmail.com

Alokasi Waktu: 20-30 menit

Bahan                        : buat gambar buaya atau balon bergambar buaya,

Petunjuk                 :

Semua peserta duduk atau berdiri membentuk lingkaran. Satu peserta memegang buaya dan memberikannya pada teman disebelahnya sambil mengucapkan kalimat: “nama saya Titi. Buaya ini saya berikan kepadamu!” Peserta kedua menerima buaya itu, lalu berkata “Buaya ini saya terima dari Titi, nama saya Marjo, dan buaya ini saya berikan kepadamu!” kepada teman disebalahnya , lalu dilanjutkan ke teman disebelahnya dan disebelahnya lagi dan seterusnya hingga seluruh peserta mendapat giliran. Setelah semua peserta mendapatkan giliran dapat dilanjutkan dengan memberikan buaya secara acak sambl mengucapkan “ saya menerima buaya ini dari Novi, nama saya dodi, dan saya berikan kepada erna” Selanjutnya erna menyebutkan “ buaya ini saya terima dari dodi, nama saya erna, dan saya berikan kepada virna”. Dilakukan hingga peserta saling mengenal nama lebih banyak.

PLURALISME DAN SPIRITUALISME

Desember 17, 2010 Tinggalkan komentar

Oleh: M. Dawam Rahardjo

uploaded by: hafis.muaddab@gmail.com

Dari sudut ontologi, ada dua pandangan mengenai pluralisme. Pertama, yang mengatakan bahwa pluralisme adalah suatu paham baru yang lahir dalam masyarakat modern. Hal ini berkaitan dengan dua fenomena. Pertama, kesadaran bahwa pluralitas masyarakat dan budaya adalah suatu gejala yang memang merupakan ciri khas masyarakat modern melalui mobilitas dan konsentrasi demografis, terutama di kota-kota. Dari observasi dewasa ini masih nampak, di Indonesia umpamnaya, adalah masyarakat yang plural di satu pihak, dan masyarakat homogen di lain pihak. Masyarakat di kota Mataram, Lombok umpamanya, adalah sebuah mnasyarakat yang plural, ditandai dengan berdirinya masjid, pura dan geraja di tengah-tengah kota. Namun di situ masih ada tanda-tanda homogenitas masyarakat. Misalnya adanya perkampungan khusus Hindu-Bali, komunitas Muslim dan komunitas Kristen dengan gereja-gerejanya yang indah. Meskipun baru-baru ini telah terjadi tindak pengrusakan dan pembakaran sebuah gereja yang berdiri di tengah-tengah kota dalam serbuan yang dilancarkan kelompok Muslim fundamentalis dan tradisionalis. Di lain pihak belum pernah terjadi bentrokan antara komunitas Muslim dan Hindu-Bali. Mungkin karena komunitas Hindu cukup kuat eksidstensinya, sehingga komunitas Muslim tidak berani ambil risiko untuk bersikap agresif. Namun pluralitas itu hanya terdapat di kota-kota, terutama Mataram. Di daerah pedesaan dan kota-kota kecil, masyarakkat masih bercirikan homogenitas dan eksklusifisme. Di daerah pedasaan masih pula dijumpai daerah-daerah konsentrasi masyarakat Hindu-Bali, misalnya di kota Armada yang dulu merupakan pusat pemerintahan Hindu. Demikian pula di pulau Bali yang dominan Hindu. Di bagian Barat pulau itu terdapat kantong-kantong Muslim. Gejala ini terdapat pula di kota Denpasar yang lebih plural. Gejala yang sama terdapat pula di Indonesia. Karena pengaruh mobilitas kependudukan, proses pluralisasi terjadi dimana-mana. Mula-mula, pluralisasi terjadi karena urbanisasi ke Ibu kota dan diiikuti ke kota-kota besar lainnya, seperti Bandung Semarang, Surabaya, Makasar dan Medan, mengikuti pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Juga terjadi di daerah-daerah transmigrasi, walaupun transmigrasi ini masih mengikuti pola pengelompokan menurut daerah atau suku. Tetapi pluralitas ini terjadi juga di kota-kota sekitarnya, karena berpindahnya sebagian penduduk transmigrasi ke kota-kota untuk mencari pekerjaan atau melakukan usaha. Dewasa ini masyarakat plural terus berkembang dan merupakan sebuah keniscayaan dalam masyarakat modern. Sebagai dampak dari masyarakat yang makin plural, timbul ketegangan komunikasi karena budaya yang berbeda-beda. Gejala ini nampak di daerah-daerah yang mengalami konflik kesukuan dan keagamaan. Tetapi timbulnya konflik belum tentu diakibatkan faktor agama, melainkan faktor ekonomi dan politik, yang kemudian menyerat konflik kesukuan dan keagamaanm. Hal ini nampak misalnya dalam konflik di Ambon, antara suku Ambon dan Bugis-Makasar yang kebetulan memang berbeda agama. Demikian pula konflik di Sambas yang melibatkan suku Dayak dan Melayu di satu pihak, dan suku Madura pada lain pihak. Konon, orang Dayak merasa terusik oleh sikap dan perilaku orang Madura dengan budaya caroknya. Tetapi di balik itu nampak latar belakang kepentingan sosial-ekonomi yang cukup kental. Hubungan konflik-ketegangan ini pada gilirannya, menimbulkan dan ditimbulkan oleh dua hal, yaitu eksklusivisme dan sektarianisme. Konflik karena perbedaan suku dan agama memang bisa menimbulkan sikap yang makin eksklusif dalam pengelompokan-pengelompokan, disebabkan keinginan untuk mempertahankan diri dan identitas budaya. Namun disadari pula bahwa sikap ini tidak memecahkan masalah pluralitas, melainkan bisa memperuncing dan mempertajam konflik. Hal ini akan bertentangan dengan kebangsaanyang menghendaki integrasi dan persatuan. Walaupun demikian harus diakui juga berdasarkan pengalaman, bahwa persatuan bisa menghilangkan identitas budaya. Pembinaan kebudayaan misalnya, telah menyebabkan lenyapnya budaya-budaya daerah. Demikian pula pemakaian bahasa nasional Indonesia telah mematikan bahasa daerah. Termasuk bahasa Jawa yang dipakai oleh orang Jawa yang berjumlah amat banyak tersebut. Budaya Jawa yang adiluhung itupun berada dalam proses melenyap. Dengan demikian, paham kebangsaan ini menghadapi dilema. Berhadapan dengan dilema itu maka pluralisme adalah sebuah solusi. Di satu pihak, pluralisme menghendaki integrasi dan persatuan. Tapi di lain pihak, pluralitas juga memelihara dan mempertahankan identitas budaya. Pluralisme merupakan salah satu gejala dari pasca-modernisme yang kembali kepada keragaman. Karena itu, adalah salah paham besar jika pluralisme dianggap sebagai suatu paham yang akan melebur identitas menjadi kesatuan. Pluralisme adalah suatu keharusan bagi masyarakat modern dan kebangsaan. Menurut Dr. Kaustar Azhari Noor, pluralitas ini bukan suatu hal baru dalam Islam. Islam berkembang justru pada masyarakat yang plural, seperti Yastrib yang kemudian menciptakan masyarakat Madinah itu. Selama 10 tahun Islam kurang berkembang dalam masyarakat homogen di Mekah. Terbentuknya masyarakat Madani dimungkinkan oleh pluralisme yang ditempuh oleh Muhammad. Masyarakat Madinah yang modern pada`zamannya itu, adalah sebuah masyarakat yang plural. Pada waktu itu, dalam proses perundingan, umat Islam hanya mewakili 10 persen saja dari seluruh komunitas yang di dominasi oleh kaum Yahudi, Nasrani, penganut agama Pagan dan penganut keyakinan tradisional Hanafiyah. Dalam masyuarakat yang plural itulah, justru Islam memiliki peluang untuk berkembang melalui dakwah dan kepemimpinan Nabi. Selanjutnya peradaban Islam sejak awal juga sudah bersifat plural. Justru peradaban dibentuk oleh pluralitas itu. Melalui interaksi antar budaya, peradaban Islam mengalami proses pengayaan. Filsafat dan ilmu pengetahuan mulai berkembang ketika Islam berjumpa dengan kebudayaan Yunani, Romawi, Persia dan India. Sejala dengan pemikiran itu, maka pluralisme juga bukan merupakan gejala baru di Indonesia. Paham pluralismne itu diekspresikan dalam kata Empu Tantular yang hidup pada abad ke-9 M, “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya kegamanan dan kesatuan yang merupakan ciri budaya Nusantara pada masa imperium kerajaan Singosari. Atas dasar pluralisme itulah, lahir Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno dan para Pendiri Bangsa. Sesunguhnya Pancasila adalah manifestasi dari kebangsaan dan pluralisme itu sendiri. Menurut Dr. Alwi Shihab dan K.H. Dr. Said `Aqil Siraj, pluralisme adalah suatu sunatullah. Tuhan menciptakan segala sesuatu beraneka ragam. Dalam al Qur’an di katakan bahwa Allah menciptakan flora dan fauna dalam berbagai macam, karena memang iman umat Islam aneka ragam. Demikian pula bahasa dan umat manusia dalamberbagai suku dan bangsa. Agama dan kepercayaan demikian pula, dibiarkan plural. Dikatakan oleh Allah antara lain, bahwa jika Allah menghendaki, maka semua umat manusia itu menganut satu agama saja. Tetapi Allah menciptakan keragaman agama-agama, agar apat menguji siapa yang paling baik amalnya. Karena itu yang diharuskan adalah “berlomba-loma dalam kebajikan” (fastabikhul khairat). Pluralisme pada pokonya ada dua macam. Pertama adalah pluralisme budaya. Kedua adalah pluralisme agama. Pluralisme pertama tidak banyak ditentang. Tetapi pluralisme agama banyak ditentang oleh kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan karena kesalah-pahaman persepsi mengenai arti pluralisme. Pertama, pluralisme dianggap sebagai paham yang menganggap semua agama itu sama dan benar, dan karena itu mengarah kepada sinkretisme. Kedua, pluralisme menghilangkan identitas agama-agama, karena mengarah kepada penyatuan agama. Dan ketiga, pluraluisme dianggap sebagai suatu ancaman karena akan melemahkan iman umat Islam. Memang pluralisme berasumsi bahwa semua agama itu sama dan sama benar. Tapi hal ini didasarkan pada sikap dan anggapan baik terhadap semua agama. Konsekuensinya, agama yang baik dan benar itu tidak satu agama atau suatu agama tertentu saja, melainkan semua agama. Sebab jika hanya ada satu saja agama yang baik dan yang benar, maka agama-agama lain dianggap tidak baik dan tidak benar. Kedua, yang mengatakan semua agama itu baik dan benar adalah negara. Karena negara tidak bisa menganggap yang benar dan baik adalah agama tertentu. Untuk bisa adil, negara harus netral agama. Ini tentu saja tidak dengan bertolak pada anggapan bahwa semua agama harus dilebur jadi satu dalam suatu sinkretisme. Melainkan harus membiarkan agama itu beraneka ragam yang hidup dan berkembang secara bebas. Pertanyaan yang sering timbul adalah, mengapa seolah-olah tidak boleh seseorang itu berkeyakinan bahwa agamanyalah yang paling benar, sesuai dengan firman Allah dalam al Qur’an “Bahwasanya agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam” ? Jika orang tidak diperkenankan menganggap agamanyalah yang paling benar, maka hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Lagi pula setiap orang itu menjatuhkan pilihannya kepada agama tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa agama yang dipilihnya itulah yang paling benar. Hanya saja perlu diingat bahwa pilihan itu adalah pilihan pribadi, bukan pilihan kolektif. Agama Islam dianggap paling benar hanya oleh orang yang percaya saja. Orang yang punya kepercayaan lain, misalnya Kristen atau Konghucu umpamanya, tentu punya pendapat lain. Dengan pilihan yang beragam itu, maka menurut paham kebangsaan, tidak ada agama yang paling benar bagi semua orang. Bagi banyak orang, agama yang benar itu berbeda-beda, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan perkataan lain, harus diberi kebebasan bagi setiap orang untuk memilih mana agama yang dianggap paling benar. Di situlah Tuhan akan menguji mana yang paling konsekuen. Karena itu, maka Tuhan hanya memerintahkan “Berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan” (fastabikhul kharat). Oleh karena itu, yang bisa dianjurkan adalah bahwa orang itu, sebagai warga negara suatu bangsa yang didasarkan kepada hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil, adalah menghargai perbedaan dan keragaman. Sebab keragaman akan justru memperkaya rohani. Dengan adanya penghargaan terhadap perbedaan, maka orang akan berusaha saling memahami dan bahkan juga saling belajar. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang itu harus meleburkan perbedaannya dengan yang lain. Justru sebaliknya, pluralisme menganjurkan agar setiap orang tetap memiliki identitas dalam perbedaan. Dengan proses pengayaan rohani itu, maka orang akan menganggap bahwa setiap agama itu mengandung kebenaran

MANUSIA, HUMANISME DAN KEMANUSIAAN

Desember 17, 2010 Tinggalkan komentar

uploaded by: hafis.muaddab@gmail.com

Salah satu dasar Negara Indonesia adalah tentang kemanusiaan. Ia berbicara tentang hakekat manusia dipandang dari berbagai aspek. Kemudian dari situ akan menghasilkan pandangan baru tentang kemanusiaan. Suatu pandangan yang dalam dunia Barat disebut dengan humanisme. Dimana aspek-aspek yang melingkupi manusia dan kehidupannya akan dibahas dan dirumuskan.

Dalam perumusannya, Pancasila tentulah tidak sama dengan perumusan humanisme yang ada di dunia Barat, karena masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda. Namun, gejala yang terjadi akhir-akhir ini mengindikasikan adanya kecenderungan  untuk mengadopsi pandangan humanisme tersebut, yang dalam status ontologinya yang sarat akan nilai-nilai.

Pertanyaan selanjutnya adaah apakah humanisme yang lahir dari rahim peradaban Barat itu sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mayoritas beragama Islam? Apa pula konsep Islam tentang manusia sebenarnya? Kemudian apakah ada kesesuaian antara humanisme dan kemanusiaan?

 

Manusia dan Elemen-elemennya

Hakekat manusia adalah suatu yang misterius. Belum ada ilmuwan yang berhasil mengungkap segala aspek manusia kecuali hanya sedikit saja. Kendati kita telah memiliki perbendaharaan tentang hasil penemuan dari para ilmuwan, filosof, dan bahkan para rohaniawan, semua tidak bisa menunjukkan hakekat manusia yang sebenarnya. Masih terdapat sejumah pertanyaan yang belum terjawab akan manusia. Maka tidak keliru kiranya A. Carrel mendefinisikan manusia sebagai misteri, man the unknown.

Keberadaan manusia di dalam dunia ini dilengkapi dengan dua keadaan. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasad dan ruh, artinya ia bukanlah makhluk jasadiah murni, bukan pula makhluk ruhaniah murni. Ia adalah gabungan antara keduanya yang membentuk entitas ketiga, yaitu jati dirinya sendiri. Dalam ciri khas yang dimiliki, manusia tidak dilihat dari perubahan jasadiahnya, tetapi pada ruhaniahnya.

Dalam ruh ini manusia memiliki beberapa fakultas yang berlainan dalam keadaan yang berbeda. Ketika ia sedang melakukan proses berpikir ia disebut dengan ‘aql (intelek), ketika ia mengatur tubuh, ia disebut dengan nafs (jiwa), pada saat ia bertindak sebagai organ kognitif yang mengalami pencerahan intuisi, ia disebut dengan qalb (hati), dan ketika kembali ke dunianya yang abstrak, ia disebut ruh (al Attas, 2001:148). Terminologi-terinologi tersebut lebih merujuk kepada kondisi yang dihadapi oleh ruh itu sendiri.

Manusia juga memiliki dua macam jiwa yang selaras dengan dua aspek manusia (jasmani dan ruhani). Yang lebih tinggi disebut dengan jiwa rasional (a nafs al natiqah) dan yang rendah disebut dengan jiwa hewani (al nafs al hayawaniyyah).  Pada awal penciptaannya, jiwa rasional lah yang Ia tuju. Namun ia diberi kebebasan, sehingga nasib keselamatannya tergantung pada aspek mana yang mendapat prioritas.

Manusia adalah ciptaan. Artinya ia dalah makhluk yang diciptakan. Maka manusia akan selalu berhutang wujud pada Penciptanya. Pandangan mengenai keberhutangan manusia dengan Tuhan inilah bagian dari akidah Islam. Kondisi keberhutangannya ini mencegahnya dari menganggap diri, kehidupan dan tubuhnya sebagai miliknya yang bisa dipakai semaunya. Ia kemudian diberi pengetahuan (al ‘ilm) terutama mengenai keadaan dan sifat benda-benda yang kasat mata dan juga pengetahuan tentang Tuhan. Namun manusia juga bersifat pelupa, yang bisa menjadikannya tidak taat dan cenderung melakukan kezaliman dan hal-hal yang bersifat bodoh (al Attas, 1981:205). Sekalipun begitu, manusia dianugerahi perlengkapan rohani untuk mengingat kembali apa yang diikrarkannya pada hari perjanjian primordial dulu. Perelengkapan itu adalah akal pikiran dan kecerdasannya untuk membedakan yang salah dari yang benar. Tetapi semua itu terserah pada manusia untuk memilihnya, dengan konsekuensi yang mesti ditanggungnya.

 

Sekalipun Islam menekankan manusia pada aspek jiwanya, bukan berarti jasad menjadi aspek yang tidak penting atau penghalang spiritualitas manusia. Sebaliknya, jasad memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan intelektual dan spiritual manusia, sebab hanya melalui jasadlah ruh bisa memperoleh informasi dan data-data tertentu tentang dunia indrawi dan pengalaman (Wan Daud, 2003:98). Sehingga kepentingan jasad yang paling utama dalam pencapaian ilmu adalah fungsi utamanya  seabagai recovering informasi yang tersebar di alam semesta.

Dengan demikian antara keduanya mempunyai fungsi yang seimbang. Antara keduanya juga harus diperlakukan secara seimbang, Dengan kata lain, kesempurnaan manusia ada pada keselarasan antara jiwa dan jasad.

 

Humanisme

Gerakan humanisme berasal dari Eropa. Gagasan ini berkembang pada zaman Renaisans pada abad ke 15 dan 16 M. Namun kemunculan humanisme ini tidak bisa dilepasakan dari ide-ide lain yang ketika itu juga muncul seperti sekularisme dan rasionalisme.

Dalam perjalanannya, humanisme berasal dari hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi sebagai alternatif atas kebudayaan Kristen (yang berpusat di gereja dan dipimpin oleh pemimpin agama). Dari kekuasaan yang berpusat pada gereja itu, muncul gerakan-gerakan yang ingin melepaskan kebudayaan dari pengaruh gereja. Gerakan ini kemudian disebut dengan gerakan sekularisasi atau sekularisme. Sekularisme adalah paham yang ingin melepaskan dunia dari pengertian-pengertian keagamaan dan religius semu (al Attas, 1981:19-20).

Dengan begitu masyarakat tidak lagi dilihat sebagai susunan berdasarkan norma-norma agama (yang bersifat abadi), tetapi merupakan hasil persetujuan dan keputusan manusia, karenanya bersifat temporal dan sementara. Implikasinya adalah, manusia tidak lagi terbelenggu dalam ikatan-ikatan soisial dan struktur kemasyarakatan bentukan gereja sehingga mulai menemukan dirinya sebagai pribadi yang merdeka.

Gerakan ini berlanjut sampai pada abad ke 18. Pada abad ini humanisme mengalami perubahan konsepsi, dimana ketika itu adalah masa saintisme. Saintisme adalah paham yang memandang sains sebagai segala-galanya dalam mencapai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Yang menjadi tumpuan dari humanisme pada masa ini adalah perhatiannya yang mendalam pada pengertian umum manusia, yaitu berhubungan dengan harkat dan martabatnya, serta hak-hak kebebasannya. Semangat yang menyertainya adalah semangat yang tegas-tegas antroposentris (yaitu manusia sebagai pusat perputaran dunia dan perkebangan sejarah). Berbeda dengan humanisme sebelumnya yang mempunyai cita ideal manusia, yaitu menjadi pribadi yang dilengkapi dengan kebajikan-kebajikan, kesempurnaan, kehalusan dan keindahan.

Dari perjalanan tersebut, muncul kemudian istilah humanisme sekuler, yaitu menepatkan manusia sebagai Tuhan. Manusialah yang menentukan segala hal dengan kebebasan individunya, asalkan tidak merugikan orang lain. Hal ini –bagi mereka- perlu dilakukan demi kepentingan akal dan sains alam. Ia dicipta atas dasar perkiraan bahwa kuasa individu menjadi satu-satunya sumber bagi makna dan kebenaran.

 

Kemanusiaan dalam Islam

Kembali pada pandangan Islam tentang manusia. Manusia adalah makhluk dua dimensi yang di dalamnya terdapat cahaya Ilahi yang ditiupkan pada ruh manusia. Ia tidak bisa terlepas dari ikatan Tuhan sejak awal mulanya. Ia telah mengadakan perjanjian primordial pada Tuhannya untuk mengakuiNya sebagai Tuhan dan melaksanakan segala perintahNya sebagai wujud pembayaran hutang atas kewujudannya.

Dalam kaitannya dengan kehidupannya, manusia dipandang oleh filosof muslim sebagai mikrokosmos. Manusia diyakini sebagai makhluk terbaik (ahsan al taqwim) dan mewakili makna simbolis bagi alam semesta. Apa yang ada pada manusia merupakan pencerminan dari alam semesta. Kendatipun kecil, ia merupakan makhluk istimewa yang mencerminkan segala realitas yang ada di alam besar (makrokosmos).

Manusia disebut dengan mikrokosmos, karena ia mengandung semua unsur kosmik yang ada, mulai dari unsur hewan, tumbuhan, bahkan malaikat dan unsur Ilahi –yang ditiupkan Tuhan kepadanya. Hal itulah yang membuat manusia sebagai makhluk dua dimensi, yaitu fisik dan spiritual.

Adapun daya yang khas dimiliki oleh manusia adalah daya nuthqiyyah atau jiwa rasional. Rasio di sini adaah sesuatu yang tidak terpisah dari apa yang dipahamkan sebagai intellectus atau al ‘aql(al Attas, 1980:87). Dengan demikian yang dimaksud dengan manusia sebagai hayawan al nathiq adalah manusia memiliki suatu fakultas batin manusia berkenaan  dengan nalar atau kemampuan berfikir secara rasional untuk merumuskan makna-makna. Kemampuan manusia mengabstraksikan makna dan memahami kata atau simbol inilah yang menyebabkan manusia mampu menciptakan sistem komunikasi simbolis yang kita sebut dengan bahasa, yang dalam bahasa Arab disebut nathiq (Mulyadi, 2006:116). Dengan kemampuannya tersebut, manusia berkemungkinan untuk menyusun beragam yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan ini.

Sebagai mikrokosmos ini, manusia kemudian diberi tugas untuk mengemban amanah sebagai khalifah fi al ardh. Amanah menuntut pertanggungjawaban untuk adil terhadapnya. Mengatur di sini tidak hanya dalam pengertian sosio politik atau dalam pengertian mengendalikan alam secara ilmiah, tetapi yang lebih fundamental adalah dicakupnya konsep sifat yang mengandung pengertian, pemerintahan, pengendalian dan pememliharaan diri manusia oleh dirinya sendiri (al Attas, 1981:207). Mengatur di sini bukan juga sesuai dengan kemauan manusia itu sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Allah dan maksud Nya. Karena, sejatinya manusialah yang sanggup memikul amanah ini, karena di antara makhluk-makhluk lain –bumi, langit, dan gunung- hanya ia yang menyanggupi amanah ini. (Q 33:72).

Dengan posisi istemewa –sebagai khalifah Allah- tersebut, manusia juga disebut sebagai makhluk teomorfis (cermin Tuhan). Sebagai makhluk teomorfis maka manusia tidak hanya memiliki unsur-unsur  kemanusiaan tetapi juga unsur-unsur Tuhan, karena seperti yang dinyatakan oleh al Quran, Ia telah meniupkan ruh Nya kepada manusia. Sebagai konsekuensinya, manusia berpotensi unutk dapat memantulkan semua sifat Tuhan. Dan potensi ini hanya akan teralisasi hanya ketika manusia mencapai tingkat kesempurnaannya, yaitu insan kamil. Insan kamil disebut cermin Tuham, karena ia telah menjadi tempat termanifestsinya sifat-sifat, tindakan-tindakan, nama-nama Tuhan.

Aspek kemanusiaan lainnya adalah masalah manusia dan kebebasannya. Dalam masalah ini, para mutakallimun berebeda pendapat, apakah manusia mempunyai kebebasan ataukah semua nasib manusia sudah ditentukan. Satu pandangan yang diambil oleh golongan Ahl al Sunnah adalah bahwa Allah swt. Pencipta seluruh manusia dan alam semesta, termasuk di dalamnya adalah tindakan hamba-hamba Nya, baik yang beriman maupun yang kafir, yang taat maupun yang ingkar, semuanya terjadi karena kehendak Allah swt. Sedangkan hamba-hamba Nya mempunyai ikhtiar yang menyebabkan mereke diberi pahala ataupun azab. Semua kebaikan akan dibalas Allah swt. Dan begitu pula sebaliknya.

Al Attas dalam menjelaskan pemaparan ini merujuk pada dua ayat al Quran yang relevan, yaitu ayat tentang perjanjian primordial (Surat al Ahzab ayat 172), dan ayat tentang pemilihan manusia atas amanah yang diberikan oleh Allah swt. ketika makhluk-makhluk lain enggan menerimanya (Surat al Ahzab ayat 72-73) (Wan Daud, 2003:100). Dalam kedua ayat menjelaskan bahwa setiap jiwa memiliki kebebasan untuk memilih. Artinya, setiap orang sudah menyadari semua implikasi yang melekat bersama pilihan tersebut. Lebih lanjut al Attas memberikan istilah yang tepat untuk kebebasan dalam Islam adalah ikhtiar. Ikhtiar sebagaimana yang dipakai dalam teologi Islam tidaklah sama dengan kebebasan yang dipakai oleh kaum modern. Sebab, ikhtiar berakar kata khair, yang artinya baik, hal ini berarti ikhtiar adalah memilih sesuatu yang terbaik (Wan Daud, 2003:102). Oleh karena itu, jika bukan memilih yang baik, maka hal itu bukanlah benar-benar pilihan, melainkan ketidakadilan. Memilih sesuatu yang terbaik adalah kebebasan yang sejati dan untuk melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sebaliknya, memilih yang buruk adalah pilihan yang berdasarkan kejahilan dan bersumber dari aspek-aspek tercela nafsu hewani.

Epilog

Telah panjang lebar dijelaskan bahwa humanisme sekuler tidakah sama dengan humanisme –kemanusiaan- yang ada dalam Islam. Nilai-nilai yang ada dibalik kedua istilah tersebut sangat sulit untuk disandingkan, apalagi digabungkan.

Adanya upaya untuk menyamakan humanisme sekuler dan kemanusiaan akan dengan sendirinya mengalami kegagalan. Karena sentralitas Tuhan yang dibuang dalam humanisme menjadi pusat dalam kemanusiaan dan tindakan manusia.

Adanya aspek-aspek lain dalam kemanusiaan seperti konsep khalifah, mikrokosmos, dan teosentris serta konsep kebebasan sama sekali tidak dikenal dalam humanisme. Humanisme hanya memberikan kekuasaan penuh pada manusia sebagai definisi umum, yang hanya mencakup harkat dan martabat serta hak-haknya saja. Semuanya mengindikasikan pada pemusatan pada manusia (antroposentris), yang pada gilirannya akan menjadikan manusia sebagai tuhan.

Dengan begitu, telah jelas bahwa konsep kemanusiaan yang dipakai dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tercakup dalam kemanusiaan dalam Islam.

 

PERAN KEPALA DESA & BPD Dalam Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan

September 8, 2010 Tinggalkan komentar

Dalam pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan Kepala Desa dan BPD perlu menetapkan peraturan desa yang mengatur tentang perlindungan aset-aset program PNPM MP dan upaya pelestariannya.

PENGERTIAN PERATURAN DESA

Adalah ketentuan atau produk hukum yang disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagai pedoman dan bersifat mengikat semua pihak dalam lingkup wilayah desa.

MANFAAT PERATURAN DESA

  1. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
  2. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa
  3. Memudahkan pencapaian tujuan
  4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
  5. Sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman
  6. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan

JENIS-JENIS PERATURAN DESA

Jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif.

Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF

  1. Identifikasi topik Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa atau BPD
  2. Susun kerangka umum Peraturan Desa
  3. Diskusikan kerangka Global dengan masyarakat yang terkait dan berkepentingan.
  4. Buatlah Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait.
  5. Pembahasan Bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.
  6. Lakukan Publik Hearing/ Dengan pendapat bersama masyarakat
  7. Revisi dan Finalisasi Peraturan Desa dengan memperhatikan hasil publik hearing oleh Pemerintah Desa dan BPD.

KAIDAH HUKUM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

  1. Harus disusun oleh Pemerintah Desa/ Kepala Desa dengan BPD.
  2. Harus sesuai prosedur standar.
  3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
  4. Diterima secara wajar dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci tentang ragam Peraturan Desa yang perlu dibuat. Berikut ini beberapa usulan tentang aspek-aspek yang perlu diatur melalui Peraturan Desa:

1. Bidang Pemerintahan Desa

1)   Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

2)   Struktur organisasi BPD.

3)   Tata tertib BPD.

4)   Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.

5)   Pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa.

6)   Batas desa.

7)   Lambang desa dan motto desa.

  1. 1. Bidang Keuangan

1)   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2)   Mekanisme pengelolaan keuangan desa.

3)   Sumber-sumber pendapatan desa.

4)   Pungutan-pungutan desa seperti pajak dan retribusi desa (misal: retribusi jalan desa.

5)   Pungutan biaya administrasi/kompensasi atas

6)   Pelayanan administrasi di desa.

7)   Sumbangan dari pihak ketiga.

8)   Pinjaman desa.

2. Bidang Pembangunan

1)   Rencana Pembangunan Tahunan Desa.

2)   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

3)   Tata Ruang dan Peruntukan Lahan.

3. Kelembagaan Desa

1)   Pembentukan dan penghapusan lembaga desa.

2)   Struktur organisasi dan tata kerja lembaga desa.

4. Lain-lain

1)   Perdes tentang ternak lepas.

2)   Perdes tentang pengelolaan sistim irigasi.

3)   Perdes tentang sistim keamanan lingkungan.

4)   dan lain-lain.

Referensi:

PP No. 72 tahun 2005 Tentang Desa

PERAN KEPALA DESA & BPD Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

September 8, 2010 2 komentar

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Kepala Desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta Keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan atau forum kerjasama antar desa.

Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa :

  1. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya.
  2. Mewakili desanya dalam urusan kerjasama antar desa di dalam Musyawarah Antar Desa
  3. Menjamin kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan didesanya, sehingga pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku
  4. Membantu dan mendorong terlaksanannya proses penggalian gagagsan di kelompok masyarakat dan dusun, musyawarah  desa  serta tahapan pelaksanaan lainnya di tingkat desa
  5. Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
  6. Memeriksa setiap laporan dan laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik Fisik, Administrasi dan Keuangan
  7. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaiakan Pekerjaan (SKMP), dan Surat Pernyataan Peneyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD atau dengan sebutan lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Tugas dan Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa :

  1. Membantu dan memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa
  2. Memberi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya
  3. Menyusun peraturan-peraturan desa (perdes) yang mendukung pelestarian manajemen pembagunan partisipatif dan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya
  4. Memberi saran-saran perbaikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di forum-forum resmi di desa atau di kecamatan
  5. Memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih proyek atau kegiatan dari berbagai sumber pendanaan yang ada di desa
  6. Membangun kerjasama yang sinergis dengan kepala desa dalam rangka mensukseskan keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan

Tata Kelola Pemerintahan Desa

September 7, 2010 Tinggalkan komentar

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Pemerintahan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU no 22 th 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU no 32 tah 2004 menggantikan  dua undang-undang lama yaitu UU No 5 th 1974 dan UU No 5 Th 1979.  Dalam hal ini asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah .

Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab itu diberikan kepada daerah kabupaten dan kota, tidak kepada propinsi. Walaupun kedudukan propinsi masih tetap sebagai daerah otonom, namun jumlah kewenangannya berkurang. Demikian juga kewenangan dari DPRD, yang memperoleh hak untuk memilih Bupati/walikota (dan juga gubernur) tanpa pengaruh pemerintah Pusat. Kewenangan DPRD sebagai wakil rakyat juga didukung dengan aturan bahwa Bupati/walikota (dan Gubernur) sekarang bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada presiden.

Kewenangan yang serupa juga diberikan kepada desa, antara lain disebutkan bahwa

“Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai  Pemerintahan Desa adalah : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya sebagai perwujudan demokrasi , di desa dibentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. BPD ini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada BPD”

Selanjutnya dalam pasal 101 UU no 22/1999 disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa diantanya : memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, memimpin perekonomian desa. Pengertian memimpin dan membina sebenarnya lebih luas, otonomi desa menjadi sesuatu yang mutlak adanya di dalam melaksanakan fungsi/tugas memimpin dan membina masyarakat desa.

Pasal 94 UU no 22/1999 menegaskan adanya perubahan mendasar pengertian Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa) dan BPD – lihat juga pasal 202 UU no 32/2004. Pada Pasal 104 UU no 22/1999 dan pasal 209 dan 210 UU no 32/2004 diuraikan bahwa BPD berfungsi : mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa (terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, tidak lagi bertanggungjawab kepada pemerintah di atasnya (camat dan Bupati), tetapi Pemerintahan Desa hanya perlu melakukan koordinasi dan konsultasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Berikut ini diuraikan lebih lanjut 5 aspek pengaturan tentang otonomi desa berdasarkan UU no 22/1999

  1. Badan Perwakilan Desa

UU No. 22/1999 menyebutkan bahawa BPD sebagai Badan Perwakilan yang kemudian berubah dengan UU No. 32 Tahun 2005 dan PP No. 72 Tahun 2005 menjadi “ Badan Permusyawaratan Desa “ merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi Mitra Pemerintah Desa. Satu hal penting adalah BPD sebagai perwujudan perwakilan masyarakat akan efektif bila BPD benar – benar dapat menampung dan membawa aspirasi masyarakat desa.

BPD diharapkan berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendorong upaya pemberdayaan masyarakat desa. BPD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa bukan dimaksudkan untuk merongrong dan mengintervensi kewenangan Pemerintah Desa tetapi justru untuk dapat mendukung terwujudnya transparansi dan keadilan melalui sistem pengawasan dan keseimbangan dalam Pemerintah Desa.

  1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari apa yang disebut Pemerintahan Desa. Berarti hubungan pemerintahan desa dengan BPD tidak merupakan hubungan atas bawah, tetapi merupakan lembaga mitra yang berkedudukan sejajar dan dalam beberapa hal mempunyai tugas bersama, khususnya dalam membuat Peraturan Desa dan penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes).

Selanjutnya mengenai desa pada “ Pemerintahan Desa” tetap memiliki keleluasaan kepada masyarakat untuk menggunakan nama lain sesuai kondisi sosial budaya, adat istiadat dan asal-usul desa.

  1. Lembaga-lembaga lain

Pembentukan lembaga-lembaga di tingkat desa, didasarkan atas inisiatif dan kebutuhan masyarakat desa, seperti pembentukan PKK, kelompok dasa wisma , Karang taruna, LKMD, dan lain-lain. Pada era otonomi daerah pembentukan dan keberadaan lembaga lainnya (selain pemerintah desa dan BPD) di desa tidak lagi diatur oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada satu keharusan bagi desa untuk membentuk dan mempertahankan lembaga-lembaga yang ada di desa yang tidak diperlukan masyarakat, dan berhak untuk membentuk lembaga-lembaga lainnya yang betul-betul diperlukan atas inisiatif masyarakat setempat.

  1. Kerjasama antar desa

Desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lain untuk kepentingan desa dalam berbagai hal seperti kegiatan Pembangunan Desa, keamanan desa, pemanfaatan sumber daya alam, pemasaran hasil bumi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kerjasama antar desa dapat dilakukan oleh desa-desa secara langsung dan hanya perlu diberitahukan kepada camat.

  1. Keuangan Desa

Keungan Desa terdiri dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan sumber-sumber pendapatan desa. Pada tingkat desa diperoleh dari 5 sumber ;

Sumber-sumber keuangan desa

1.  Pendapatan Asli Desa

  • Hasil Usaha Desa
  • Hasil kekayaan desa
  • Hasil swadaya dan partisipasi
  • Hasil gotong royong
  • Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

2. Bantuan dari pemerintahan Kabupaten

  • Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
  • Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan kabupaten

3. Bantuan dari pemerintah Pusat dan Propinsi

4. Sumbangan dari pihak ketiga

5. Pinjaman desa

Kategori:Umum
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.