Arsip

Archive for September, 2010

PERAN KEPALA DESA & BPD Dalam Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan

September 8, 2010 Tinggalkan komentar

Dalam pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan Kepala Desa dan BPD perlu menetapkan peraturan desa yang mengatur tentang perlindungan aset-aset program PNPM MP dan upaya pelestariannya.

PENGERTIAN PERATURAN DESA

Adalah ketentuan atau produk hukum yang disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagai pedoman dan bersifat mengikat semua pihak dalam lingkup wilayah desa.

MANFAAT PERATURAN DESA

  1. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
  2. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa
  3. Memudahkan pencapaian tujuan
  4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
  5. Sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman
  6. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan

JENIS-JENIS PERATURAN DESA

Jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif.

Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF

  1. Identifikasi topik Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa atau BPD
  2. Susun kerangka umum Peraturan Desa
  3. Diskusikan kerangka Global dengan masyarakat yang terkait dan berkepentingan.
  4. Buatlah Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait.
  5. Pembahasan Bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.
  6. Lakukan Publik Hearing/ Dengan pendapat bersama masyarakat
  7. Revisi dan Finalisasi Peraturan Desa dengan memperhatikan hasil publik hearing oleh Pemerintah Desa dan BPD.

KAIDAH HUKUM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

  1. Harus disusun oleh Pemerintah Desa/ Kepala Desa dengan BPD.
  2. Harus sesuai prosedur standar.
  3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
  4. Diterima secara wajar dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci tentang ragam Peraturan Desa yang perlu dibuat. Berikut ini beberapa usulan tentang aspek-aspek yang perlu diatur melalui Peraturan Desa:

1. Bidang Pemerintahan Desa

1)   Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

2)   Struktur organisasi BPD.

3)   Tata tertib BPD.

4)   Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.

5)   Pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa.

6)   Batas desa.

7)   Lambang desa dan motto desa.

  1. 1. Bidang Keuangan

1)   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2)   Mekanisme pengelolaan keuangan desa.

3)   Sumber-sumber pendapatan desa.

4)   Pungutan-pungutan desa seperti pajak dan retribusi desa (misal: retribusi jalan desa.

5)   Pungutan biaya administrasi/kompensasi atas

6)   Pelayanan administrasi di desa.

7)   Sumbangan dari pihak ketiga.

8)   Pinjaman desa.

2. Bidang Pembangunan

1)   Rencana Pembangunan Tahunan Desa.

2)   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

3)   Tata Ruang dan Peruntukan Lahan.

3. Kelembagaan Desa

1)   Pembentukan dan penghapusan lembaga desa.

2)   Struktur organisasi dan tata kerja lembaga desa.

4. Lain-lain

1)   Perdes tentang ternak lepas.

2)   Perdes tentang pengelolaan sistim irigasi.

3)   Perdes tentang sistim keamanan lingkungan.

4)   dan lain-lain.

Referensi:

PP No. 72 tahun 2005 Tentang Desa

PERAN KEPALA DESA & BPD Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

September 8, 2010 2 komentar

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Kepala Desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta Keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan atau forum kerjasama antar desa.

Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa :

  1. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya.
  2. Mewakili desanya dalam urusan kerjasama antar desa di dalam Musyawarah Antar Desa
  3. Menjamin kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan didesanya, sehingga pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku
  4. Membantu dan mendorong terlaksanannya proses penggalian gagagsan di kelompok masyarakat dan dusun, musyawarah  desa  serta tahapan pelaksanaan lainnya di tingkat desa
  5. Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
  6. Memeriksa setiap laporan dan laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik Fisik, Administrasi dan Keuangan
  7. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaiakan Pekerjaan (SKMP), dan Surat Pernyataan Peneyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD atau dengan sebutan lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Tugas dan Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa :

  1. Membantu dan memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa
  2. Memberi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya
  3. Menyusun peraturan-peraturan desa (perdes) yang mendukung pelestarian manajemen pembagunan partisipatif dan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya
  4. Memberi saran-saran perbaikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di forum-forum resmi di desa atau di kecamatan
  5. Memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih proyek atau kegiatan dari berbagai sumber pendanaan yang ada di desa
  6. Membangun kerjasama yang sinergis dengan kepala desa dalam rangka mensukseskan keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan

Sejarah Desa Tanjung Jati

September 8, 2010 Tinggalkan komentar

Desa ini berada disebelah timur Desa Kamal, dengan pemandangan yang unik pembongkaran dan bahkan pemotongan kapal. Konon dahulu desa Tanjung Jati menurut para sesepuh desa tersebut banyak sekali ditumbuhi oleh pohon jati, selanjutnya menurut salah satu tokoh desa itu  pohon jati tersebut selalu banyak sekali, juga kualitas pohonnya sangat baik bahkan disebutkan pohon jati yang ada di wilayah Bangkalan asalnya mengambil bibitnya dari desa tersebut.

Pada saat itu para nelayan mengambil pohon jati yang sudah besar-besar untuk dijadikan perahu. Dan desa tersebut secara geografis berada di pantai / selat Madura.

Sehingga apabila orang jawa pergi ke madura khususnya ke bangkalan harus berlabuh di desa tersebut. Selanjutnya desa itu disebut desa Tanjung Jati.

Sejarah Desa Pendabah

September 8, 2010 Tinggalkan komentar

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Pada suatu ketika ada seorang yang bertapa di sebuah gua yang terletak dipuncak bukit. Orang menyebut gua itu dengan sebutan  “Pendapan”     ( bahasa madura ) kemudian nama itu lama-kelamaan bergeser menjadi nama sebuah desa yaitu “Pendabah”.

Menurut sebagian sesepuh desa, desa Pendabah diceritakan bahwa desa Pendabah tempat jatuhnya pecahan kapalnya Dampu Awang ketika bertarung dengan Jokotole. Dan tempat jatuhnya pecahan kapal tersebut disebut “Pendapan” hingga sekarang pecahan kapal Dampu Awang itu masih ada namun berubah wujud menjadi bongkahan batu, dan bila batu itu dipukul atu dilempar biasanya ada bunyi memantul ( Neeeeng), sekarang batu itu diberi nama “batu cenning” dan menjadi aset wisata bagi desa Pendabah.

Kategori:Sejarah

Sejarah Desa Telang

September 8, 2010 Tinggalkan komentar

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Dahulu kala ada seorang ratu di daerah Bangkalan mempunyai dua orang putri Kakak beradik, kakaknya ditakdirkan cantik, sedang adiknya ditakdirkan mata kanannya     buta.  Pada suatu hari ratu tersebut  mengadakan sayembara membuat gapura besar di wilayah kamal, barangsiapa yang dapat membuat gapura itu dengan waktu yang telah ditentukan oleh si ratu tersebut akan mendapatkan putrinya yang cantik itu.

Cerita tersebut tersebar di seluruh pelosok madura dan pada suatu saat terdengar oleh seorang pemuda yang kaya raya, tetapi pemuda itu tidak mempunyai kesaktian. Karena pemuda itu ingin mendapatkan putrinya ratu yang cantik mempunyai akal untuk mencari seorang yang sakti mandraguna untuk dimanfaatkan/diperalat, untuk membangun gapura yang disayembarakan. Selanjutnya pemuda kaya raya itu terus-menerus mencari seorang sakti mandraguna, dan suatu hari pemuda kaya itu bertemu dengan seorang yang sakti yang bernama Jokotole.

Selanjutnya Jokotole dimanfaatkan untuk membangun gapura tersebut. dan setelah gapura selesai dibuatnya seorang pemuda kaya itu pergi ke baginda ratu, dan mengaku dia yang membangun gapura itu. Sehingga mendapatkan putrinya yang cantik, sedangkan putrinya yang buta matanya sebelah oleh pemuda kaya itu diberikan ke Jokotole dan Jokotole dengan ikhlas menerima adiknya yang buta, dibawalah oleh Jokotole ke tanah jawa. Dan suatu hari Jokotole sampai pada suatu tempat di perbatasan antara dua desa, karena kehausan Jokotole menancapkan tongkatnya ke tanah dan keluarlah air dari dalam tanah dan mengenai mata putri yang buta sebelah. Tanpa diduga mata putri yang buta tersebut menjadi sembuh dapat melihat, selanjutnya karena hilangnya penyakit itu maka kejadian di tempat itu disebut “ TELANG ‘’ ( Telah Hilang Penyakitnya ) dan sumber air itu disebut  “SOCAH” yang sekarang menjadi nama kecamatan Socah.

Sejarah Desa Tajungan

September 8, 2010 Tinggalkan komentar

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Asal-usul nama desa Tajungan menurut tokoh masyarakat yang bernama bapak Mundafar, mengatakan bahwa desa Tajungan merupakan Tanjung yang tenggelam, hal ini disebabkan pada saat air pasang  desa tersebut tenggelam sampai-sampai daratannya tidak kelihatan.

Peta Desa Tajungan

Selanjutnya Pak Mundafar menjelaskan secara rinci, konon dahulu ada seorang pemuda nelayan dari gresik, saat air pasang nelayan itu mencari ikan diwilayah tersebut dan kebetulan wilayah itu banyak sekali ikannya, sehingga pemuda nelayan itu berlama-lama menjaring ikan di tempat itu, tak terasa air mulai surut dengan tidak disangka perahunya kandas di dataran (pantai) tersebut, tidak lama kemudian ada seorang sedang mencari kerang di pantai itu, saat itu hari mulai sore,pemuda nelayan itu berhasrat cepat pulang, ternyata nelayan itu mengalami kesulitan untuk mendorong perahunya ke laut, sehingga pemuda nelayan itu minta bantuan kebapak pencari kerang, selanjutnya pencari kerang itu menghanpirinya membatu mendorong perahu pemuda tersebut.

Selanjutnya hubungan kekeluargaan antara pemuda dengan orang tersebut terus-menerus dibina dengan baik, sehingga untuk menambah persaudaraan,pemuda tadi menikah dengan anak perempuannya. Setelah pemuda tersebut berkelurga memutuskan untuk tinggal di tanjung tenggelam tersebut.

Tanjung Tenggalam itu segera diuruk atau ditambahkan tanah bedel dari desa lainnya sampai menutup atau menjadi daratan, sehingga desa itu diberi nama desa Tajungan dan perlu diketahui desa tersebut luasnya sekitar 7 ha saja.

Sejarah Desa Gili Barat

September 8, 2010 1 komentar

Uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Asal-usul nama Gili Barat, merupakan suatu rentetan sejarah yang sama dengan Gili Timur dan Gili Anyar, hal ini disebabkan oleh pelaku sejarah yang sama, yaitu masing-masing pelaku itu merupakan tiga saudara yang sama-sama melakukan suatu pertapaan disuatu tempat dikenal di Dusun Sumber ( wilayah Gili Timur ).

Salah satu dari ketiga saudara tersebut tinggal disebelah barat Gili Anyar yang dikenal dengan nama Buju Bendo ( Tarhes ), pada saat itu Gili Barat kekurangan air untuk mengaliri sawah-sawah di desa tersebut, sehingga Buju Bendo mempunyai inisiatif  membuat kali yang tadinya cuma sampai di Gili Anyar, dengan kesaktiannya Buju Bendo menarik tongkatnya dari kali Gili Anyar ke barat  tidak lama kemudian air mengalir dari Gili Anyar ke barat, tetepi airnya yang mengalir sedikit sekali, sehingga Buju Bendo menancapkan tongkatnya dan dengan derasnya air keluar dari tanah dan air tersebut dialirkan keseluruh sawah-sawah yang ada di desa sebelah baratnya Gili Anyar, selanjutnya masyarakat pada saat itu menyebut desa tersebut dengan nama Gili Barat, jelas kepala desa Gili Timur ( Bapak Moch Cholil )

Kategori:Sejarah

Tata Kelola Pemerintahan Desa

September 7, 2010 Tinggalkan komentar

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Pemerintahan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU no 22 th 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU no 32 tah 2004 menggantikan  dua undang-undang lama yaitu UU No 5 th 1974 dan UU No 5 Th 1979.  Dalam hal ini asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah .

Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab itu diberikan kepada daerah kabupaten dan kota, tidak kepada propinsi. Walaupun kedudukan propinsi masih tetap sebagai daerah otonom, namun jumlah kewenangannya berkurang. Demikian juga kewenangan dari DPRD, yang memperoleh hak untuk memilih Bupati/walikota (dan juga gubernur) tanpa pengaruh pemerintah Pusat. Kewenangan DPRD sebagai wakil rakyat juga didukung dengan aturan bahwa Bupati/walikota (dan Gubernur) sekarang bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada presiden.

Kewenangan yang serupa juga diberikan kepada desa, antara lain disebutkan bahwa

“Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai  Pemerintahan Desa adalah : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya sebagai perwujudan demokrasi , di desa dibentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. BPD ini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada BPD”

Selanjutnya dalam pasal 101 UU no 22/1999 disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa diantanya : memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, memimpin perekonomian desa. Pengertian memimpin dan membina sebenarnya lebih luas, otonomi desa menjadi sesuatu yang mutlak adanya di dalam melaksanakan fungsi/tugas memimpin dan membina masyarakat desa.

Pasal 94 UU no 22/1999 menegaskan adanya perubahan mendasar pengertian Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa) dan BPD – lihat juga pasal 202 UU no 32/2004. Pada Pasal 104 UU no 22/1999 dan pasal 209 dan 210 UU no 32/2004 diuraikan bahwa BPD berfungsi : mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa (terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, tidak lagi bertanggungjawab kepada pemerintah di atasnya (camat dan Bupati), tetapi Pemerintahan Desa hanya perlu melakukan koordinasi dan konsultasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Berikut ini diuraikan lebih lanjut 5 aspek pengaturan tentang otonomi desa berdasarkan UU no 22/1999

  1. Badan Perwakilan Desa

UU No. 22/1999 menyebutkan bahawa BPD sebagai Badan Perwakilan yang kemudian berubah dengan UU No. 32 Tahun 2005 dan PP No. 72 Tahun 2005 menjadi “ Badan Permusyawaratan Desa “ merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi Mitra Pemerintah Desa. Satu hal penting adalah BPD sebagai perwujudan perwakilan masyarakat akan efektif bila BPD benar – benar dapat menampung dan membawa aspirasi masyarakat desa.

BPD diharapkan berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendorong upaya pemberdayaan masyarakat desa. BPD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa bukan dimaksudkan untuk merongrong dan mengintervensi kewenangan Pemerintah Desa tetapi justru untuk dapat mendukung terwujudnya transparansi dan keadilan melalui sistem pengawasan dan keseimbangan dalam Pemerintah Desa.

  1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari apa yang disebut Pemerintahan Desa. Berarti hubungan pemerintahan desa dengan BPD tidak merupakan hubungan atas bawah, tetapi merupakan lembaga mitra yang berkedudukan sejajar dan dalam beberapa hal mempunyai tugas bersama, khususnya dalam membuat Peraturan Desa dan penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes).

Selanjutnya mengenai desa pada “ Pemerintahan Desa” tetap memiliki keleluasaan kepada masyarakat untuk menggunakan nama lain sesuai kondisi sosial budaya, adat istiadat dan asal-usul desa.

  1. Lembaga-lembaga lain

Pembentukan lembaga-lembaga di tingkat desa, didasarkan atas inisiatif dan kebutuhan masyarakat desa, seperti pembentukan PKK, kelompok dasa wisma , Karang taruna, LKMD, dan lain-lain. Pada era otonomi daerah pembentukan dan keberadaan lembaga lainnya (selain pemerintah desa dan BPD) di desa tidak lagi diatur oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada satu keharusan bagi desa untuk membentuk dan mempertahankan lembaga-lembaga yang ada di desa yang tidak diperlukan masyarakat, dan berhak untuk membentuk lembaga-lembaga lainnya yang betul-betul diperlukan atas inisiatif masyarakat setempat.

  1. Kerjasama antar desa

Desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lain untuk kepentingan desa dalam berbagai hal seperti kegiatan Pembangunan Desa, keamanan desa, pemanfaatan sumber daya alam, pemasaran hasil bumi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kerjasama antar desa dapat dilakukan oleh desa-desa secara langsung dan hanya perlu diberitahukan kepada camat.

  1. Keuangan Desa

Keungan Desa terdiri dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan sumber-sumber pendapatan desa. Pada tingkat desa diperoleh dari 5 sumber ;

Sumber-sumber keuangan desa

1.  Pendapatan Asli Desa

  • Hasil Usaha Desa
  • Hasil kekayaan desa
  • Hasil swadaya dan partisipasi
  • Hasil gotong royong
  • Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

2. Bantuan dari pemerintahan Kabupaten

  • Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
  • Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan kabupaten

3. Bantuan dari pemerintah Pusat dan Propinsi

4. Sumbangan dari pihak ketiga

5. Pinjaman desa

Kategori:Umum

BKAD: Membangun Komitmen Bersama

September 7, 2010 Tinggalkan komentar

uploaded by hafis.muaddab@gmail.com

Kerjasama antar desa adalah bentuk perwujudan kerjasama antar subyek atau kolektiva yang otonom Subyek atau kolektiva yang otonom adalah desa Apakah desa kita saat ini kenyataannya mampu sebagai subyek atau kolektiva yang otonom??

Renungan: filsafat kerjasama antar desa

Bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif desa agar kembali otonom??

Otonomi pada konteks desa adalah kekuatan yang melekat pada desa dalam bentuk modal sosial dan modal material serta daya untuk mengelola dan mengembangkannya.

Kesadaran kolektif untuk menjadi otonom yang paling mungkin adalah dengan membangun kepentingan kolektif.

Renungan: filsafat kerjasama antar desa

¡  Kepentingan kolektif saat ini yang mudah digerakkan dalam bentuk kegiatan adalah persoalan kebutuhan dasar masyarakat (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, modal usaha)…ada contoh kolektiva dari observasi di kampung naga Jawa Barat

¡  Adanya kepentingan kolektif terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar mampu menggerakkan perubahan

¡  Perubahan yang dimaksud adalah jiwa kolektiva yang otonom

¡  Kerjasama adalah manifestasi dari subyek atau kolektiva yang telah otonom

¡  Kerjasama antar desa adalah agregat kekuatan kolektiva desa untuk terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar lebih sejahtera, produktif dan mandiri

BKAD secara Peraturan Perundangan

  1. UU 32/2004; Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom (legitimasi thd nilai dan aturan adat), kerjasama antar desa.
  2. PP 72/2005; Pengelolaan Kerjasama Antar Desa, dibentuk suatu badan kerjasama
  3. Permendagri tentang Produk hukum daerah; sifat produk hukum daerah pada aspek perlindungan dan penetapan

BKAD; Peluang Revitalisasi Desa (Pengalaman PNPM MPd)

  1. Penemuan kembali nilai adat dan aturan lokal
  2. Penguatan kelembagaan desa (partisipasi, kegiatan antar desa, pengelolaan asset produktif, pengelolaan program pemberdayaan)
  3. Lihat; kekuatan kolektifitas, resolusi konflik, distribusi kekayaan
  4. Desa; peluang bagi penguatan pemerintahan lokal

Desa sbg Satuan Wilayah Pemerintahan

  1. Desa adat/desa genologist
  2. Desa baru/teritorial, menggunakan norma hukum positif
  3. Pengaturan mengenai Desa di dalam peraturan perundang-undangan harus merupakan perpaduan antara “pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai adat dan ketentuan hukum positif yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan”

Peraturan Perundangan Desa

  1. Otonomi desa
  2. Nilai adat dalam sistem pemerintahan desa
  3. Kelembagaan (pemerintahan maupun kemasyarakatan)
  4. Kewenangan desa
  5. Keuangan desa
  6. Pengembangan nilai demokrasi desa
  7. Pengembangan perekonomian desa
  8. Pemberdayaan desa
  9. Kerjasama antar desa

BKAD dalam PNPM Mandiri Perdesaan

  1. Perlindungan dan Pelestarian Hasil-Hasil PPK
  2. Pengembangan UPK
  3. Revitalisasi kawasan perdesaan

Tugas BKAD: Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program

Menerima mandat kepemilikan asset produktif dari masyarakat kecamatan

Memiliki kewenangan berdasarkan mandat dari masyarakat desa yang membentuk BKAD sesuai keputusan kepala desa dan BPD

Pelaksana organisasi kerja yang mengorganisir pelestarian dan perlindungan hasil-hasil program

Tugas BKAD: Pengembangan UPK

¡  Merumuskan dan menyusun renstra UPK dalam kaitan sebagai lembaga mikro finance (bukan hanya mikro kredit), serta renstra lembaga pendukung UPK

¡  Mengadakan proses rekruitmen, seleksi, dan penetapan pengurus UPK dan lembaga pendukung UPK sesuai aturan yang berlaku

¡  Menindaklanjuti hasil temuan BP-UPK

¡  Melakukan musyawarah LPJ UPK dan lembaga pendukung UPK

¡  Menyusun agenda dalam rangka peningkatan kapasitas UPK dan lembaga pendukung UPK

Tugas BKAD: Revitalisasi kawasan perdesaan

Mengorganisir pelaku dan lembaga desa dan antar desa terkait dengan pembangunan partisipatif

Mengembangkan aset produktif  perdesaan selain kredit mikro, baik sebagai pelaku usaha maupun mediasi pengembangan usaha

Mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan partisipatif perdesaan

Kebutuhan adanya lembaga / organisasi kerja dengan cakupan kegiatan antar desa, mampu mengelola sistem perencanaan partisipatif, asset produktif, program pembangunan masyarakat, kerjasama dengan pihak ketiga

Karakteristik BKAD

  1. Sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan memenuhi kaidah kelembagaan/statuta (status kepemilikan, keterwakilan, batas kewenangan)
  1. Mengelola kegiatan kerjasama antar desa
  1. Dengan statuta mempunyai kemampuan menyelesaikan perselisihan antar desa
  1. Memiliki kewenangan dan kemampuan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
  1. Sebagai lembaga dengan statuta yang dimiliki mampu menjalankan peran advokasi kebijakan publik.
  2. Keberadaan BKAD menguatkan kedudukan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dalam suatu pola pengembangan modal sosial (sinergitas, saling berbagi, kesepakatan, konsolidasi, jejaring, akses yang lebih luas dsb).

Fungsi dan Peran BKAD (dalam kaitan dengan UPK)

  1. Merumuskan, membahas, menetapkan, rencana strategis untuk pengembangan UPK baik sebagai lembaga penyalur dan pengelola program, maupun sebagai lembaga mikro finance
  1. Membentuk UPK serta lembaga pendukung lain dan mendelegasikan tugas-tugas pengelolaan
  1. Membentuk BP-UPK dan mendelegasikan tugas pengawasan dan pemeriksaan kinerja UPK
  1. Melakukan evaluasi kinerja UPK dengan melihat capaian terhadap target kinerja serta menindaklanjuti hasil temuan BP-UPK

EVALUASI PERKEMBANGAN ORGANISASI KERJA

6 kategori perkembangan pembentukan BKAD Nasional

1.    Payung hukum; sudah diperdakan dan/ SK Bupati

  1. Statuta; sudah mempunyai AD ART
  2. Deklarasi antar desa
  3. Persetujuan desa
  4. Sosialisasi desa dan antar desa
  5. Persiapan

4 kategori kekuatan kelembagaan UPK Nasional

  1. Pengakaran 2 sudah terbentuk UPK yang mempunyai keseluruhan SOP yang dibutuhkan serta telah dibahas dan ditetapkan MAD/BKAD
  2. Pengakaran 1 sudah terbentuk UPK yang mempunyai sebagian SOP yang dibutuhkan serta telah dibahas dan ditetapkan MAD/BKAD
  3. SOP program sudah terbentuk UPK dengan standart operasional dari program
  4. Persiapan pembentukan.

4 Kategori kekuatan kelembagaan BP-UPK Nasional

  1. Pengakaran 2 BP-UPK sudah mempunyai standar kerja operasional dan pemeriksaan yang dibahas dan ditetapkan MAD/BKAD
  2. Pengakaran 1 BP-UPK sudah mempunyai standar kerja operasional dan pemeriksaan tetapi belum dibahas dan ditetapkan MAD/BKAD
  3. SO program sudah terbentuk BP-UPK dengan standart operasional dari program
  4. Persiapan pembentukan BP-UPK

Indikator kelembagaan BKAD

  • Tahapan pembentukan sesuai aturan
  • Telah didukung dengan aturan dasar organisasi
  • Memenuhi syarat fungsi organisasi
  • Kepengurusan memenuhi syarat
  • Didukung dengan pendanaan yang dibutuhkan
  • Memberikan manfaat kepada pemilik
  • Meningkatkan kerjasama antar pelaku/lembaga perdesaan/kecamatan

Pembentukan BKAD memenuhi aturan

  • Telah dilakukan sosialisasi yang cukup di desa dan kecamatan
  • Didukung dokumen persetujuan kepala desa dan BPD
  • Dokumen deklarasi pembentukan  dan kepengurusan didukung oleh SPC atas nama Bupati atau bahkan SK Bupati

Mempunyai aturan dasar organisasi

  • Draft ad art dibahas bersama oleh wakil masyarakat
  • Ad art telah ditetapkan oleh MAD
  • Ad art telah disosialisasikan ke desa

Memenuhi syarat fungsi organisasi

  • Telah mempunyai struktur dan fungsi organisasi
  • Mempunyai kantor sekretariat
  • Mempunyai hari dan jam masuk kerja tetap
  • Ada pembagian kerja pengurus
  • Ada perencanaan kerja tahunan, bulanan
  • Ada evaluasi capaian terhadap rencana kerjanya

Kepengurusan memenuhi syarat

  • Telah mempunyai kepengurusan inti dan kepengurusan representasi
  • Pengurus secara umum telah kompeten sesuai tupoksi
  • Terhadap yang memenuhi syarat telah dipilih secara partisipatif
  • Mempunyai sikap mental dan militansi terhadap pemberdayaan masyarakat

Syarat pendanaan operasional

  • Modal awal berasal dari kontribusi desa
  • Modal operasional dapat berasal dari kontribusi desa, surplus UPK, kontribusi APBD, swadaya, donatur setelah memenuhi syarat pembentukan, aturan dasar, syarat fungsi, dan syarat kepengurusan serta disetujui masyarakat lewat MAD

BKAD bermanfaat

  • Meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif
  • Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan program
  • Mendukung kegiatan pemantauan dan pengendalian program
  • Mengorganisir kegiatan pelestarian hasil program
  • Kegiatan kerjasama antar desa meningkat
  • Pengembangan asset produktif non dana bergulir
  • Kinerja UPK dan lembaga pendukung UPK meningkat
  • Terjadi kerjasama program dengan pihak ketiga

BKAD dan kerjasama antar pelaku atau lembaga

  • BKAD mengkoordinasikan musyawarah kerja antar pelaku atau lembaga di tingkat kecamatan dan desa
  • Semua lembaga/pelaku telah mempunyai dokumen rencana kerja yang terkoordinir , dan terpadu
  • Terjadi peningkatan kapasitas lembaga/pelaku

Rekomendasi Kesadaran

  • Mari kembali kepada renungan awal materi, tentang desa yang otonom, kesadaran kolektif, kepentingan kolektif tentang kebutuhan dasar masyarakat.
  • Selalu mengingat tentang sumber mandat, dukungan masyarakat, dan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator
  • Ketaatan terhadap konsep dasar kerjasama antar desa yaitu agregat kekuatan kolektiva desa untuk terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar lebih sejahtera, produktif dan mandiri
Kategori:Umum

Laporan Keuangan UPK Bulan April 2010

September 6, 2010 Tinggalkan komentar

Kecamatan Kamal merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bangkalan yang mendapatkan alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009. Alokasi BLM Tahun Anggaran 2008 untuk Kecamatan Kamal sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri dari 20% (Rp 200.000.000,00) merupakan dana Cost Sharing APBD dan 80%  (Rp 800.000.000,00) merupakan dana APBN pinjaman luar negeri. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2009 alokasi BLM untuk Kecamatan Kamal turun dari    Rp 1.000.000.000,- menjadi Rp 900.000.000,- .

1. Penyaluran Dana BLM Tahun 2008

Dana BLM Tahun 2008 ini disalurkan kepada 10 desa yang ada di Kecamatan Kamal sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana, SPP, dan pendidikan. Alokasi dana BLM Tahun 2008 untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana sebesar Rp 555.358.300,00 meliputi 8 desa, yaitu Desa Tajungan, Gili Barat, Banyuajuh, Kamal, Tanjung Jati, Kebun, Gili Timur, dan Pendabah. Alokasi dana untuk kegiatan SPP sebesar Rp 158.000.000,00 meliputi 4 desa, yaitu Desa Banyuajuh, Tanjung Jati, Gili Timur, dan Telang. Alokasi dana untuk kegiatan pendidikan sebesar Rp 236.643.600,00 meliputi dua Desa, yaitu Desa Telang dan Gili Anyar. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk operasional TPK (3%) sebesar Rp 29.998.300,00 dan operasional UPK (2%) sebesar Rp 19.999.800,00. Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana, SPP, pendidikan, operasional TPK (3%), dan operasional UPK (2%) masing-masing secara berurutan yakni, Rp 555.358.300,00 (100%); Rp 158.000.000,00 (100%);  Rp 236.643.600,00 (100%); Rp 29.998.300,00 (100%); dan  Rp 19.999.800,00 (100%). Realisasi penggunaan dana secara keseluruhan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan persentase sebesar 100%.

2. Penyaluran Dana BLM Tahun 2009

Dana BLM Tahun 2009 ini disalurkan  kepada 10 desa yang ada di Kecamatan Kamal sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana, SPP, dan pendidikan. Alokasi dana BLM Tahun 2009 untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana sebesar Rp 670.569.900,00 meliputi 8 desa, yaitu Desa Tajungan, Gili Barat, Gili Anyar, Kamal, Telang, Kebun, Gili Timur, dan Pendabah. Alokasi dana untuk kegiatan SPP sebesar Rp 45.000.000,00 meliputi 4 desa, yaitu Gili Timur dan Telang. Alokasi dana untuk kegiatan pendidikan sebesar Rp 139.430.200,00 meliputi dua Desa, yaitu Desa Tanjung Jati dan Banyu Ajuh. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk operasional TPK (3%) sebesar Rp 27.000.000,00 dan operasional UPK (2%) sebesar Rp 17.999.900,00. Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana, SPP, pendidikan, operasional TPK (3%), dan operasional UPK (2%) masing-masing secara berurutan yakni, Rp 670.569.900,00 (100%); Rp 45.000.000,00 (100%);  Rp 139.430.200,00 (100%); Rp 27.000.000,00 (100%); dan  Rp 17.999.900,00 (100%).Realisasi penggunaan dana secara keseluruhan sebesar Rp 900.000.000,00 dengan persentase sebesar 100 %.

3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

a. Pencairan dan Perguliran SPP

Alokasi dana untuk kegiatan SPP BLM Tahun 2008 sebesar  Rp 158.000.000,00 meliputi 4 desa, yaitu Desa Banyuajuh, Tanjung Jati, Gili Timur, dan Telang. Pencairan SPP dari dana BLM tahun 2009 dilaksanakan 28 Desember 2009 sebesar Rp 45.000.000,00 meliputi 2 desa, yaitu Desa Gili Timur dan Telang. Perguliran I SPP dilaksanakan 16 dan 17 September 2009 sebesar Rp 154.000.0000,00 meliputi 4 desa, yaitu Desa Banyuajuh, Tanjung Jati, Gili Timur, dan Telang. Perguliran II SPP dilaksanakan 19 Maret 2010 sebesar Rp 115.000.000,00 meliputi 3 desa, yaitu Desa Tanjung Jati, Banyuajuh, dan Tajungan. Perguliran II SPP juga dilaksanakan 20 April 2010 Sebesar  Rp 26.000.000,00 untuk Kelompok Pengajian Hidayah Desa Banyuajuh.

b. Angsuran SPP (BLM Tahun 2008) dan Perguliran I SPP

Angsuran SPP sudah berlangsung 12 kali angsuran atau lunas kecuali Kelompok Pengajian PKK Cempaka Desa Banyuajuh (BLM tahun 2008), 7 (kali) kali angsuran (Perguliran I SPP), 4 kali angsuran SPP dana BLM tahun 2009, satu kali angsuran (Perguliran II SPP) dengan pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp 270.385.600,00 dan bunganya sebesar Rp 48.735.000,00. Total pengembalian pinjaman pokok dan bunganya, yaitu sebesar Rp 319.120.600,00 dan saldo pinjaman SPP sebesar Rp 227.614.400,00. Tunggakan SPP dana BLM tahun 2008 sebesar Rp 779.000,00 pada Kelompok Pengajian PKK Cempaka Desa Banyuajuh, yaitu hanya satu anggota kelompok yang belum membayar angsuran. Tunggakan SPP dana BLM tahun 2009 sebesar  Rp 1.980.000,00 yang terdiri dari Kelompok Arisan Dusun Labang Desa Gili Timur sebesar  Rp 1.980.000,00 (pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp 1.680.000,00 dan bunganya sebesar Rp 300.000,00).

4. Surplus Berjalan dan Surplus Bertahan

Surplus berjalan pada bulan April 2010 sebesar Rp 8.388.809,10 dan Surplus ditahan sampai dengan 2009 sebesar  Rp 21.412.974,1 .

5. Laporan Pencairan Dan Pencairan DOK

Kecamatan Kamal juga mendapatkan Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk perencanaan dan DOK untuk pelatihan masyarakat dalam mendukung lancarnya kegiatan PNPM-MP.

a. DOK Tahun 2008

Alokasi DOK Perencanaan sebesar Rp 73.600.000,00 dan DOK Pelatihan sebesar Rp 17.150.000,00. Penyerapan DOK Perencanaan sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp 64.343.500,00 dan saldo bank ((Pencairan+Bunga) – (Penyerapan+Pajak+Administrasi)) sebesar Rp 6.246.222,65. Penyerapan DOK Pelatihan sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp 14.933.000,00 dan saldo bank ((Pencairan+Bunga) – (Penyerapan+Pajak+Administrasi)) sebesar          Rp 2.433.904,28.

b. DOK Tahun 2009

Alokasi Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan tahun 2009 sebesar Rp 23.880.000,00 sedangkan DOK pelatihan tahun 2009 sebesar Rp 17.025.000,00. Penyerapan DOK Perencanaan tahun 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp 39.070.000,00 dan saldo bank ((Pencairan+Bunga) – (Penyerapan+Pajak+Administrasi)) sebesar Rp 804.628,81. Penyerapan DOK Pelatihan tahun 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp 14.296.500,00 dan saldo bank ((Pencairan+Bunga) – (Penyerapan+Pajak+Administrasi)) sebesar Rp 2.832.862,53.

Kategori:Laporan Keuangan
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.